BUMD Belitung Timur Terancam Bubar, Akibat “Dosa” Pengurus Lama?

Beltimnews.com, Manggar – Cari kejelasan kerugian 1,6 Miliar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), DPRD Belitung Timur gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pengurus lama serta kepengurusan baru BUMD Beltim.

Diawali dengan adanya surat yang dilayangkan oleh Forum Komunikasi LSM dan Ormas Kabupaten Belitung Timur, untuk segera menggelar RDP terkait kerugian serta penjelasan langsung dari pengurus lama BUMD Beltim.

Pada Senin (11/10/2021), DPRD pun mengundang para pihak yang terkait untuk memberikan penjelasan serta pemaparan atas adanya kerugian yang dialami BUMD Beltim.

Turut hadir Sekretaris Daerah Belitung Timur Drs. Ikhwan Farozi yang juga sebagai Komisaris BUMD, hadir juga Inspektorat Beltim, Kabag Ekonomi Pembangunan (Ekbang), Direktur Utama BUMD Beltim yang baru, serta mantan Direktur Utama BUMD Beltim periode 2015 – 2019.

Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut, Direktur Utama PT Pembangunan Belitung Timur (PT PBT) Selamet mengatakan, jika semenjak ia menjabat sebagai Direktur Utama BUMD Beltim sejak tahun 2015, perusahaan yang dipimpinnya mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur sebesar 5 Miliar. Uang tersebut pun diterima pada tahun 2016 akhir.

Selamet juga mengungkapkan jika pada tahun 2016 pihaknya diberikan Surat Peringatan (SP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) Karena perusahaan (BUMD) tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Dan pada tahun 2017 barulah KAP mengaudit keuangan PT. Pembangun Belitung Timur (BBT).

Dari hasil audit KAP, diketahui pada tahun 2016 ada kerugian PT. BBT sebesar 600 juta. Selamet pun mengakui kerugian tersebut karena belum adanya kegiatan PT. BBT pada saat itu.

Dan selamet juga mengakui pada tahun 2016 PT. BBT mendapatkan penghargaan dari KPP pratama, karena menjadi salah satu perusahaan yang membayar pajak paling besar yaitu senilai 16 miliar di Belitung Timur.

Pajak tersebut hasil dari kerja sama mitra dengan PT. Timah pada tahun yang sama.

Dikutip dari Pemberitaan babelantaranews.com, diketahui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Belitung Timur (PBT) pada 2018 mengalami kerugian sebesar Rp1,6 miliar, karena investasi yang belum tepat dan besarnya biaya operasional.

Kerugian tersebut baru diketahui setelah hasil audit Kantor Akuntan Publik yang diterima Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Belitung Timur.

Kerugian disinyalir karena investasi yang kurang tepat serta lebih besarnya biaya operasional perusahaan dibanding keuntungan investasi. Setiap bulan, operasional PT PBT kurang lebih menelan biaya sekitar Rp70 juta.

Biaya operasional paling banyak dipakai untuk menggaji dewan direksi dan karyawan yang berjumlah 14 orang. Sedangkan lainnya membayar sewa kantor dan cicilan mobil aset perusahaan.

Tanggapi pernyataan mantan Direktur Utama PT. BBT, Ketua DPRD Beltim mengatakan jika masalah ini tidak menemukan titik terang, BUMD Beltim terancam tidak mendapatkan penyertaan modal pada tahun depan. Maka ia menyarankan pemerintahan daerah segera menemui BPK RI untuk meminta Koordinasi tindak lanjut dari kerugian tersebut.

“Kita kan ingin sama – sama agar BUMD di Beltim ini berjalan. Kalau ingin berjalan harus ada penyertaan modal, kalau ini belum clean & clear siapa yang mau penyertaan modal. Oleh karena itu yang menyatakan ada kerugian itu kam dari BPK, kami minta kepada pemerintahan daerah dan didampingi DPRD untuk berkoordinasilah dengan BPK. Tindak lanjutnya gimana? Boleh tidak kita penyertaan modal?” ujar Ketua DPRD Fezzi Uktolseja, SE, MM

“Kalau semuanya pura – pura tidak tau, BUMD Beltim tidak akan Jalan” tandasnya lagi

Ketua LSM Komnaspan Babel Muhammad Noor Masese yang juga tergabung dalam Forum Komunikasi LSM & Ormas Belitung Timur mengungkapkan jika BMUD Beltim terancam dibubarkan. Hal itu dapat terjadi jika kejelasan keuangan atau penyertaan modal kepengurusan sebelumnya tidak tuntas, maka kepengurusan yang baru terancam tidak akan mendapatkan lagi penyertaan modal dari Pemkab Beltim.

“Kerugian 1,6 miliar itu harus dipertanggungjawabkan baik moral maupun hukum. Kita sudah mengusulkan bahwa dalam hal ini rekomendasinya pemerintah daerah sebagai pemilik modal, harus mengaudit kerugian tersebut. Kalau Kerugian itu secara hukum harus dipertanggungjawabkan, maka harus bertanggungjawab”

“Sebelum itu clear dari direktur BMUD yang lama, maka kami sarankan jangan mengucurkan dana ke BUMD yang baru. Kerugian 1,6 miliar itu siapa yang bertanggungjawab?, setelah clear baru bisa dilanjutkan penyertaan modal. Kalau memamg tidak bisa atau alasan segala macam, ya bubarkan saja BUMD” Pungkas M. Noor Mases

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *