Beltimnews.com, Manggar – Guna mengurangi kasus kekerasan seksual anak yang tinggi di Belitung Timur (Beltim), dibutuhkan kesadaran dan kerja sama semua elemen masyarakat. Sehingga, semuanya ikut andil mengambil peran dalam menyelesaikan masalah ini.
Asisten I Bidang Sosial dan Pemerintahan Kabupaten Beltim, Sayono mengatakan tanggung jawab menyelesaikan kasus kekerasan seksual pada anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semua lapisan masyarakat.
“Menangani kasus ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh karenanya kami berusaha mengajak masyarakat mengambil peran. Ini tidak bisa diselesaikan dari Pemda saja, ataupun semua lembaga-lembaga yang menangani ini. Itu tetap tidak bisa. Tapi, harus semua masyarakat ikut aktif,” kata Sayono kepada Beltimnews.com, Rabu (10/8/2022).
Sayono menyebutkan Pemkab Beltim tidak henti-hentinya melakukan program-program berkaitan dengan pembinaan di lapangan terhadap hal kekerasan seksual perempuan dan anak. Bahkan, sudah banyak lembaga dan dinas terkait yang dibentuk dan mengambil peran.
Sayono menjelaskan, pada kasus-kasus yang terjadi biasanya sudah timbul gejala-gejala yang mencurigakan dari kelompok atau oknum tertentu di tengah masyarakat. Sehingga, untuk mendeteksi hal tersebut dibutuhkan peran masyarakat.
Maka, dalam rangka bersama-sama membangun Kabupaten Beltim, lanjut Suyono, mulailah memperhatikan masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak seperti kekerasan dan pelecehan seksual agar tidak terjadi lagi.
“Mari kita lihat secara bersama-sama dari masalah ini dan tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita koreksi diri masing-masing, mulai dari pemerintah dan semua masyarakat. Sehingga, masalah ini menjadi tanggung jawab bersama,” jelasnya.
Komentar senada juga diutarakan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Sosial Kabupaten Beltim, Lisa Meilinda. Terkait hal ini Linda menyebutkan, bahwasannya dibutuhkan peran dari semua pihak baik dari pemerintah dan masyarakat untuk berkontribusi mencegah dan menindak kasus kekerasan perempuan dan anak.
Linda menuturkan, pihaknya terus berupaya untuk memperjuangkan pendidikan anak yang menjadi korban sekaligus pelaku. Karena mereka mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Tak hanya itu Unit PPA juga memberikan pendampingan dalam pemulihan psikologis korban.
“Kami terus berupaya memperjuangkan pendidikan korban agar tidak terputus dengan koordinasi bersama dinas pendidikan. Dan, kami juga menyediakan layanan konsultasi pemulihan psikologis bagi mereka yang menjadi korban dengan menghadirkan psikolog,” katanya.*
(Teguh | Beltimnews.com)
