Oknum PNS Terdakwa Korupsi Dana Covid-19 di Belitung Timur Belum di Pecat

Beltimnews.com, Manggar – Terdakwa kasus korupsi pengelolaan dana tunjangan dan insentif Covid-19 di RSUD Muhammad Zein Kab. Belitung Timur, ternyata diberhentikan sementara sebagai PNS dan belum diberhentikan secara permanen.

Padahal Oknum PNS terdakwa kasus Korupsi telah dijatuhi hukuman 4 tahun penjara serta didenda Rp200 juta dan uang pengganti Rp344 juta.

Pembacaan keputusan perkara tersebut telah disampaikan oleh Hakim Ketua Irwan Munir di Ruang Garuda Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Kamis (16/5/2024) yang lalu. Dimana hasil sidang tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (incracht), karena terdakwah telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi.

Mengutip Diskominfo SP Beltim portal.beltim.go.id, Kepala BKPSDM Beltim, Hendri Yani mengatakan jika Pemkab Belitung Timur hanya melakakukan pemberhentian sementara, belum bisa mengeluarkan surat pemberhentian PNS Permanen kepada terdakwa dr. Rudy Gunawan meski telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan putusan 4 tahun penjara.

Dikarenakan terdakwa korupsi dana covid-19 tersebut telah mengajukan banding sehingga masih menunggu hasil banding tersebut untuk memutuskan di pecatnya dari PNS dan juga menunggu koordinasi Badan Kepegawaian Negara.

“Kita juga tidak langsung serta merta untuk langsung mengeluarkan surat pemberhentian karena masih ada proses hukum yang belum final. Kami juga mendapatkan informasi terkait dengan banding saudara Rudy sebagaimana akta banding yang diajukan pada Rabu tanggal 22 Mei 2024,” ujarnya.

“Artinya kan proses ini masih berjalan. Guna menghargai proses mekanisme inilah BKPSDM Beltim tidak serta merta untuk menindaklanjuti ini. Kita juga terhadap hal ini karena ini terkait kepegawaian kami juga melakukan koordinasikan ini kepada BKN regional VII,” jelas Hendri Yani.

Dalam Pasal 87 ayat 4 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Page 11 Tulisan Hukum – Subbagian Hukum Pendayagunaan Aparatur Negara

PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mendapat sanksi yang tegas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Apabila perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap (incracht), PNS tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

(Wahyu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *