Praktisi Hukum : Penetapan Calon Petani Peserta Calon Lahan Bukan Perkara Pidana

Beltimnews.com, Manggar – Praktisi Hukum Perusahaan (Corporate Law), Cahya Wiguna yang juga merupakan Advokat menyebutkan proses penetapan Calon Petani Peserta Calon Lahan (CPCL) bukanlah ranah pidana.

Dia mengatakan, proses penetepan CPCL melalui SK Bupati antara suatu Koperasi dengan Badan Hukum PT, bersifat Beschikking atau kebijakan pemerintah. Yaitu produk adminsitrasi yang harus diuji sesuai ketentuan hukum tata usaha negara.

“Proses penetepan dalam bentuk Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) atau good governance. Yang dilakukan mulai dari tahap sosialisasi sampe dengan verifikasi dari calon petani peserta calon lahan tersebut,” jelasnya. Selasa (6/9/2022)

Jikalau terdapat adanya nama dari penerima CPCL yang dari luar kecamatan atau kabupaten kata dia, merupakan hal yang harus dipahami. Bahwa anggota koperasi itu tidak terbatas disuatu wilayah sekitar saja. Namun, terkait dengan ditetapkan kepemilikan tanah atas nama yang berdomisili di luar wilayah, tidak membuat SK menjadi cacat formil.

Dia menegaskan, apabila jumlah luasan yang ditemukan di lapangan melebihi jumlah yang ditetapkan pada SK CPCL, maka lahan tersebut peruntukannya pun bukan untuk program plasma, karena tidak ditetapkan di dalam SK.

“Apabila petani tetap mau dibantu lahannya untuk dijadikan kemitraan selama alas hak dari kepemilikan tanahnya tidak ada masalah, nanti bisa dibuatkan pola kemitraan sebagaimana Permentan 98/2013. Jika perusahaan didirikan sebelum tahun 2007 dan Permentan 18 Tahun 2021 untuk perusahaan yang berdiri di atas tahun 2007. Jadi CPCL itu sepenuhnya kewenangan dari Bupati untuk menetapkan siapa saja yang menerimanya,” tegas Advokat Cahya Wiguna.

Lebih jauh dia menambahkan, terkait pola yang dijalankan antara perusahaan dengan koperasi sebagai wadah dari petani tidak ada praktek penguasaan lahan, dan selama tanah tersebut tidak dilepaskan hak kepemilikannya kepada perseorangan ataupun badan hukum, maka mereka hanya sebatas memiliki kewajiban menerima hasil panen serta memberikan bibit tidak dalam menguasai lahan masyarakat.

Hal tersebut kata dia, juga diatur dalam lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan pada Permentan 98 Tahun 2013. Serta, mengatur bagaimana pola kemitraan itu dijalankan termasuk dana kredit.

“Jadi kita harus melihat dulu klausula perjanjian terkait dana kredit tersebut, dan bagaimana mekanisme pembiayaan serta penggunaannya terkait hak dan kewajiban dari kredit tersebut. Dengan demikian, keseluruhannya demi kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di sektor rill, meningkatkan kesempatan kerja, serta untuk meningkatkan ekonomi dari para calon petani tadi,” bebernya.

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *