Terkuak Jual Beli WTP di Sidang Mantan Menteri Pertanian

Beltimnews.com – Baru-baru ini terkuak jika WTP atau predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI diduga dapat dicurangi dengan memberikan sejumlah uang kepada Oknum Auditor BPK.

Dugaan korupsi jual-beli opini WTP mencuat dalam sidang mantan menteri pertanian yakni SYL. Hal itu terungkap saat Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementan Hermanto yang dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/5/2024).

Dalam sidang tersebut Jaksa KPK Meyer Simanjuntak mencecar Hermanto soal pemeriksaan BPK di Kementan, Jaksa bertanya apakah nama auditor BPK yang melakukan pemeriksaan itu ialah Victor dan Haerul Saleh. Hermanto pun mengaku kenal dengan auditor bernama Victor.

Jaksa terus mendalami soal pemeriksaan oleh BPK itu. Hermanto mengatakan ada temuan dalam pemeriksaan BPK tersebut.

“Yang menjadi concern itu yang food estate, yang sepengetahuan saya ya Pak, yang besar itu food estate kalau nggak salah saya dan temuan-temuan lain. Tapi yang pastinya secara spesifik saya nggak hafal,” jawab Hermanto.

Jaksa lalu mendalami apakah ada permintaan dari BPK terkait temuan di Kementan tersebut. Hermanto mengatakan auditor BPK meminta agar dirinya menyampaikan permintaan Rp 12 miliar kepada SYL.

“Permintaan itu disampaikan untuk disampaikan kepada pimpinan, untuk nilainya kalau nggak salah saya, diminta Rp 12 miliar untuk Kementan,” jawab Hermanto.

Singkat cerita, Hermanto memperkenalkan Victor dengan Direktur Kementan M Hatta yang juga menjadi terdakwa dalam kasus tersebut. Ia mengaku mendengar akhirnya ada pemberian Rp 5 miliar untuk urusan WTP.

“Saya dengar tidak dipenuhi. Saya dengar mungkin nggak salah sekitar Rp 5 miliar atau berapa. Yang saya dengar-dengar,” jawab Hermanto.

Mengutip Kumparanplus  https://kumparan.com/kumparannews/jual-beli-opini-wtp-ladang-korupsi-bpk-dari-masa-ke-masa-22mA5JduRcz/2 Opini WTP menjadi idaman karena menjadi tolok ukur target pembangunan jangka menengah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, pemerintah menargetkan 95% kementerian/lembaga mendapatkan WTP, provinsi 95%, kabupaten 85%, dan kota 95%.
Di samping itu, WTP kerap diincar—khususnya oleh Pemda—karena menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan dana insentif daerah.

Perburuan terhadap opini WTP itulah yang menjadi celah penyelewengan bagi para pejabat dan auditor BPK. Mereka memanfaatkan berbagai instansi yang pengelolaan keuangannya buruk namun membutuhkan opini WTP demi citra pimpinan dan lembaga.

BPK sendiri telah menegaskan bahwa opini WTP bukan jaminan bebas korupsi. Opini WTP sekadar pernyataan BPK terhadap tolak ukur akuntabilitas dari pengelolaan keuangan di tiap kementerian atau pemda. Nyatanya, pada prosesnya, bisa saja kementerian atau pemda tersebut mengelabui BPK.

(Wahyu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *