UU HPKD Solusi Peningkatan PAD dan Pemerataan Pelayanan di Kabupaten Beltim

UU HPKD Solusi Peningkatan PAD dan Pemerataan Pelayanan di Kabupaten Beltim
Rapat Kunjungan Kerja Pimpinan Komisi IV DPD RI dalam rangka mitra kerja Implementasi UU HKPD di Kantor Bupati Beltim, Jumat (12/8/2022). Foto: Teguh/Beltimnews.com

Beltimnews.com, Manggar – Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) Nomor 1 tahun 2022 dinilai bisa menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, dalam mengatur tata kelola keuangan pemerintah pusat dan Daerah.

Undang-undang HKPD dibentuk dalam rangka pengelolaan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong kualitas belanja yang efektif melalui transfer ke daerah yang berbasis kepada kinerja.

Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD ) Republik Indonesia (RI), Darmansyah Husein mengungkapkan, UU HKPD berpotensi mengurangi pendapatan daerah dan retribusi daerah.

“UU HKPD berpotensi mengurangi pendapatan daerah dan retribusi daerah. Alasannya dikarenakan jenis pajak daerah dikurangi dari 16 jenis menjadi 14 jenis pajak, dan retribusi dikurangi dari 32 jenis menjadi 18 jenis retribusi,” kata Darmansyah Husein, Jumat (12/8/2022).

Darmansyah mengatakan, titik fokus permasalahan undang-undang HKPD terhadap pendapatan asli daerah Beltim antara lain UU HKPD dinilai memangkas kewenangan pemerintah daerah dalam optimasi perpajakan dan retribusi daerah.

“Yang kedua Indeks kemandirian pisikal daerah Kabupaten Beltim sangat rendah, capaian PAD Beltim pada tahun 2021 yang belum pulih ke angka PAD sebelumnya, rata-rata hasil kontribusi daerah yang dipisahkan termasuk dalam kategori sangat kurang,” tuturnya.

Permasalahan lain undang-undang HKPD terhadap PAD Beltim, Lanjut Darmansyah, adanya potensi perpajakan lain seperti pajak restoran yang belum dimaksimalkan, sehingga perlunya sinergi antara pemangku kepentingan untuk bisa mengoptimalkan PAD target anggaran tahun 2022.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov. Bangka Belitung (Babel), Edhi Mulyadi mengatakan undang-undang HKPD adalah untuk pemerataan kesejahteraan ke seluruh pelosok NKRI .

“Dengan undang-undang ini kita dipaksa untuk meningkatkan kualitas layanan semakin hari semakin bagus dan semakin merata antara daerah satu dan daerah lain,” kata Edih Mulyadi, Jumat (12/8/2022).

Edhi mengungkapkan Jumlah uang yang ditransfer ke daerah-daerah hampir 35 persen yaitu sekitar 800 triliun. Walau yang ditransfer ke daerah hanya satu per tiga, sejatinya yang menikmati semuanya masyarakat kita.

“Contohnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang membangun jembatan di daerah sehingga yang merasakan dampaknya kan semua masyarakat sehingga terjadi harmonisasi baik pusat dan daerah,” tutupnya.*

(Teguh | Beltimnews.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *